soal dan jawaban materi PKN kelas x ips semester 1

1.      Asas-asas Good Governance

  Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan per-UU-an, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Contoh : Pungutan pajak harus berdasarkan peraturan perundang undangan, jika tidak dapat dikatakan pemerasan.

   Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara; Contoh : Antara penyelenggaranegara harus saling menghormati dan menghargai guna terciptanya suasana kerja yang kondusif. 

  Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum daripada kepentingan individu atau kelompok dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif. Contoh : Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia 

  Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yg benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara. Contoh : tidak membeda bedakan suku dan golongan ketika memberikan informasi

Asas ini sekarang ditegaskan dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbuakaan Informasi Publik

  Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan  kewajiban Penyelenggara Negara. Contoh : Penyelenggara negara harus benar benar dalam menyelesaikan tugas, karena dia telah dibayar dengan gaji yang besar oleh negara.  

   Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kompetensi, kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh : jabatan kerja penyelenggara negara disesuaikan dengan keahliannya, misalkan hukum di bidang hukum. 

  Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan per-UU-an yang berlakut. Contoh : dalam tender harus dibuat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. 

   Asas Efektifitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Contoh : Penggunaan APBN yang tepat sasaran oleh pemerintah  

  Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Contoh : Penggunaan fasilitas Negara sesuai dengan kegunaannya. 

2.      Istilah-istilah dalam bernegara

a. Otonomi  : Menurut Koesoemahatmadja (1979: 9), Otonomi adalah Perundangan Sendiri, lebih lanjut mengemukakan bahwa menurut perkembangan sejarahnya di Indonesia, otonomi selain memiliki pengertian sebagai perundangan sendiri, juga mengandung pengertian "pemerintahan" (bestuur).

b. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

c. Tugas Pembantuan Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.

d. Impunity adalah keadaan di mana kasus kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar manusia tidak dapat diselidiki, dibawa ke hadapan pengadilan, dan dihukum secara setimpal jika pelakunya dibuktikan bersalah.

e. kontradiktif adalah bertentangan antara satu sama lain.

f. sovereignity itu diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang mempunyai wewenang untuk mengatur penyelenggaraan negara.

3. a. Pasal 22E TAHUN 1945

(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

b.  1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

2. Memilih pimpinan daerah.

3. Mengelola aparatur daerah.

4. Mengelola kekayaan daerah.

5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.

6. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah.

7. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.

8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Pasal 18
 (1) Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten yang diatur dengan undang-undang
(2) pemerintah daerah provinsi , daerah kabupaten dan kota mengaturdan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
(3) Pemerintahan daerah provinsi,daerah kabupatendan kota memilliki deawan perwakilan daerah yang anggota - anggotanya dipilih melalui pemilu
(4) Gubernur , bupati , walikota masing - masing sebagia kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis
(5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya , kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang deitentukan urusan pemerintah pusat.
(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
(7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur undang - undang.

Pasal 18 a
(1)  hubungan wewenang anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi ,kabuoaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatura dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
(2) Hubungan keuangan , pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang - undang.
Pasala 18 b
(1) Negara mengakui dan menghormati satuan - satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang - undang.
(2) negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan republik indonesia , yang diatur dalam undang - undang.
d. Dalam menyelenggarakan otonomi daerah sesuai undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah mempunyai hak-hak sebagai berikut:
1.   mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya
2.   memilih pimpinan daerah
3.   mengelola aparatur daerah
4.   mengelola kekayaan daerah
5.   memungut pajak daerah dan retribusi daerah
6.   mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah
7.   mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah
8.   mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundangundangan.

Dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah, maka Daerah mempunyai kewajiban seperti yangtercantum dibawah ini:
1.   melindungi masyarakat, menjaga persatuan, dan kesatuan dan kerukunan nasional sertakeutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2.   meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat
3.   mengembangkan kehidupan demokrasi
4.   mewujudkan keadilan dan pemerataan
5.   meningkatkan pelayanan dasar pendidikan
6.   menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan
7.   menyediakan fasilitas social dan fasilitas umum yang layak
8.   mengembangkan sistem jaminan sosial
9.   menyusun perencanaan dan tata ruang daerah
10.   mengembangkan sumber daya produktif di daerah
11.   melestarikan lingkungan hidup
12.   mengelola administrasi kependudukan
13.   melestarikan nilai sosial budaya
14.   membentuk dan menerapkan peraturan perundang  –  undangan sesuai dengan kewenangannya
15.   kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

e.

4.    Prinsip Demokrasi dalam kehidupan bernegara

a.       Kedaulatan ada di tangan rakyat.

b.      Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.

c.       Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

d.      Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.

e.       Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.

f.       Menghargai hak asasi manusia.

g.      Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena merugikan semua pihak.

h.      Tidak menganut sistem monopartai.

i.        Pemilu dilaksanakan secara luber.

j.        Mengandung sistem mengambang.

k.      Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.

5.  Nilai Demokrasi Pancasila

a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa. 

b. Demokrasi dengan kecerdasan. 

c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 

d. Demokrasi dengan rule of law. 

e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 

f. Demokrasi dengan hak asasi manusia, 

g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 

h. Demokrasi dengan otonomi daerah. 

i. Demokrasi dengan kemakmuran. 

j. Demokrasi yang berkeadilan sosial. 

6.  Kabinet masa UUDS 1950

a. Kabinet Natsir ( 6 September 1950 – 27 April 1951 )

b. Kabinet Sukiman ( 27 April 1951- 3 April 1952 )

c. Kabinet Wilopo ( 3 April 1952 – 30 Juli 1953 )

d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I ( 30 Juli 1953-12 Agustus 1955 )

e. Kabinet Burhanudin Harahap ( 12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956 )

f. Kabinet Ali Sastroamijoyo II ( 24 Maret 1956 – 9 April 1957 )

g. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957 – 10 Juli 1959 )

7. Penyimpangan pada masa orde lama

1. Adanya penyimpangan ideologis, yaitu penerapan konsep Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom)
2. Pemusatan kekuasaan pada presiden sehingga kewenangannya melebihi ketentuan yang diatur UUD 1945. Misalnya, pembentukan Penetapan Presiden (Penpres) yang setingkat dengan Undang-undang.
3. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup.
4. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955 dan membentuk DPR-GR tanpa melalui pemilu.
5. Adanya jabatan rangkap yaitu Pimpinan MPRS dan DPR dijadikan menteri negara, sehingga berkedudukan sebagai pembantu presiden.
6. Negara Indonesia masuk dalam salah satu poros kekuasaan dunia yaitu poros Moskwa-Peking sehingga bertentangan dengan politik bebas aktif.

8. Presiden dan nama kabinetnya

Era perjuangan kemerdekaan

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
1	Presidensial	2 September 1945	14 November 1945	Ir. Soekarno	Presiden	21 orang
2	Sjahrir I	14 November 1945	12 Maret 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17 orang
3	Sjahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	25 orang
4	Sjahrir III	2 Oktober 1946	3 Juli 1947	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	32 orang
5	Amir Sjarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	34 orang
6	Amir Sjarifuddin II	11 November 1947	29 Januari 1948	Amir Sjarifuddin	Perdana Menteri	37 orang
7	Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 orang
*	Darurat	19 Desember 1948	13 Juli 1949	S. Prawiranegara	Ketua	12 orang
8	Hatta II	4 Agustus 1949	20 Desember 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19 orang

Era demokrasi parlementer

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
*	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17 orang
9	Susanto	20 Desember 1949	21 Januari 1950	Susanto Tirtoprodjo	Pjs Perdana Menteri	10 orang
10	Halim	21 Januari 1950	6 September 1950	Abdul Halim	Perdana Menteri	15 orang
11	Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir	Perdana Menteri	18 orang
12	Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wirjosandjojo	Perdana Menteri	20 orang
13	Wilopo	3 April 1952	30 Juli 1953	Wilopo	Perdana Menteri	18 orang
14	Ali Sastroamidjojo I	30 Juli 1953	12 Agustus 1955	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	20 orang
15	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	24 Maret 1956	Burhanuddin Harahap	Perdana Menteri	23 orang
16	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	9 April 1957	Ali Sastroamidjojo	Perdana Menteri	25 orang
17	Djuanda	9 April 1957	10 Juli 1959	Djuanda	Perdana Menteri	24 orang

Era Demokrasi Terpimpin

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
18	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Ir. Soekarno	Presiden	33 orang
19	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962	Ir. Soekarno	Presiden	40 orang
20	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963	Ir. Soekarno	Presiden	60 orang
21	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964	Ir. Soekarno	Presiden	66 orang
22	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966	Ir. Soekarno	Presiden	110 orang
23	Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966	Ir. Soekarno	Presiden	132 orang
24	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966	Ir. Soekarno	Presiden	79 orang
25	Ampera I	25 Juli 1966	17 Oktober 1967	Ir. Soekarno	Presiden	31 orang
26	Ampera II	17 Oktober 1967	6 Juni 1968	Jend. Soeharto	Pjs Presiden	24 orang

Era Orde Baru

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
27	Pembangunan I	6 Juni 1968	28 Maret 1973	Jend. Soeharto	Presiden	24 orang
28	Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978	Jend. Soeharto	Presiden	24 orang
29	Pembangunan III	29 Maret 1978	19 Maret 1983	Soeharto	Presiden	32 orang
30	Pembangunan IV	19 Maret 1983	23 Maret 1988	Soeharto	Presiden	42 orang
31	Pembangunan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993	Soeharto	Presiden	44 orang
32	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998	Soeharto	Presiden	43 orang
33	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998	Soeharto	Presiden	38 orang

Era reformasi

No	Nama Kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pimpinan Kabinet	Jabatan	Jumlah personel
34	Reformasi Pembangunan	21 Mei 1998	26 Oktober 1999	B.J. Habibie	Presiden	37 orang
35	Persatuan Nasional	26 Oktober 1999	9 Agustus 2001	Abdurahman Wahid	Presiden	36 orang
36	Gotong Royong	9 Agustus 2001	21 Oktober 2004	Megawati Soekarnoputri	Presiden	33 orang
37	Indonesia Bersatu I	21 Oktober 2004	22 Oktober 2009	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	37 orang
38	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	27 Oktober 2014	Susilo Bambang Yudhoyono	Presiden	38 orang
39	Kerja	27 Oktober 2014	Petahana	Joko Widodo	Presiden	37 orang

9. Sistem Desentralisasi dan Sentralisasi

a. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah.

b. Desentralisasi di bidang pemerintahan adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk meyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Dengan demikian, prakarsa, wewenang,dan tanggung jawab mengenai urusan yang diserahkan pusat menjadi tanggung jawab daerah , baik mengenai politik pelaksanaannya, perencanaan, dan pelaksanaannya maupun mengenai segi pembiayaannya. Perangkat pelaksananya adalah perangkat daerah itu sendiri.

10. Hubungan Yang Bersifat Fungsional
Rumitnya penyelenggaraan pemerintahan di era otonomi adalah minimnya instrumen pendudkung hubungan fungsional antara pusat dan daerah , kesulitan dan hambatan manajemen ini secara tidak langsung menggeroghoti pencapaian visi pemerintah pusat sehingga banyak sekali program-program strategis yang dicanangkan pemerintah tertuang dalam rencana pembangunan lima tahunan dan program tahun tidak berjalan sesuai harapan  Secara harfiah hubungan fungsional adalah adanya hubungan atau bagian dari komunikasi karena faktor proses , sebab akibat atau karena kepentingan yang sama,Hubungan fungsional menyangkut atas pembagian tugas dan wewenang yang harus di jalankan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan  yang baik .Dalam komunikasi penyelenggaraan pemerintahan antara organisasi Pusat baik kementerian atau lembaga non kementerian atau lembaga lainnya pada umumnya menempatkan hubungan fungsional melekat pada tentang struktur dan fungsi organisasi, hal ini berdampak bahwa hubungan fungsional antara Pusat dan Daerah sangat dipengaruhi oleh faktor hubungan antarmanusia, jika memiliki hubungan antar manusia terbangun dengan baik maka akan berjalan dengan baik tetapi sebaliknya jika terjadi kebuntuan disana-sini maka komunikasi dan proses penyelenggaraan program terbengkalai dan bahkan ada yang keluar dari budaya organisasi. Sebenarnya disinilah antara lain terjadinya kebuntuhan komunikasi yang menyebabkan kegagalan program di daerah contoh ; program penanggulangan kemiskinan , program KB, program swasembada pangan dll .